Jakarta finalisasi konsep tembok laut raksasa

Tembok laut raksasa –¬† Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mematangkan konsep pembangunan tembok laut raksasa, karena terkait dengan tata ruang dan bersinggungan dengan provinsi lain.

“Kami mempertajam konsep tersebut dan menyerahkannya kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas),” kata Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai memimpin rapat yang digelar untuk membahas National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Balai Kota Jakarta, Selasa.

Sejak 2007 hingga 2020, kata Hartono, rencana pembangunan tembok laut raksasa itu telah menemui perubahan dari segi konsep.Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat akan mematangkan konsep yang dibahas pada 2020.”Saya serahkan konsep tanggul laut kepada pemerintah pusat,” kata penjabat gubernur.

Ia menjelaskan, pembahasan mengenai konsep tersebut akan selesai dalam waktu sekitar tiga bulan dengan melibatkan Kantor Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Konsep perencanaan harus dilakukan dengan cepat. (Pemprov) akan menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan Bappenas, kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” dia menandaskan.

Selain mematangkan konsep tembok laut raksasa, pemprov DKI Jakarta tengah membahas pembiayaan pembangunannya, kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmada Faizal.Namun, Faizal tidak membeberkan proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tembok laut tersebut.Saat ini, pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan swasta telah fokus membangun tanggul pantai.Tanggul pantai yang merupakan bagian dari NCICD Fase A ini rencananya akan dibangun hingga 2025.Total panjang rencana jalur tanggul NCICD mencapai 37,3 km yang berada di 10 titik klaster NCICD.Pada 2022, sekitar 17,1 km dari total jalur tanggul yang direncanakan telah dibangun.

Sisa tanggul akan dibangun sesuai dengan kewenangan antara pemerintah provinsi dan Kementerian PUPR.

Related Posts
China Covid: para ahli memperkirakan 9.000 kematian sehari karena AS mengatakan dapat mengambil sampel air limbah dari pesawat

COVID - Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk mengambil sampel air limbah yang diambil dari pesawat internasional untuk melacak varian Covid-19 Read more

Jokowi Resmi Akhiri Kebijakan PPKM COVID-19

Presiden RI Joko "Jokowi" Widodo resmi memberhentikan pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat atau PPKM yang bertujuan untuk menekan penularan COVID-19 pada Read more

Kontroversi UU Cipta Kerja Yang Memberatkan Para Buruh

Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang penciptaan lapangan kerja yang kontroversial dapat berdampak positif pada kegiatan ekonomi tahun ini, Read more

Di Tahun Baru 2023 Apakah Sudah Waktunya untuk MMORPG Baru?

MMORPG  Bahkan di saat-saat terbaik, akan sangat melelahkan untuk memulai MMORPG baru. Dengan tahun baru di cakrawala, seringkali umum untuk Read more

Tak ada lagi PPKM, tapi Pemerintah Imbau Kewaspadaan Masyarakat, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Pemerintah telah mengingatkan masyarakat untuk tidak menurunkan kewaspadaan mereka terhadap virus corona meskipun pembatasan COVID-19 telah dicabut, sambil menginstruksikan pemerintah Read more

Google Pixel Fold akan bersaing dengan Samsung Galaxy Z Fold 5

Google Pixel Fold Google bersiap untuk akhirnya mengumumkan ponsel lipat pertamanya yang telah lama ditunggu-tunggu tahun ini, dan peluncurannya mungkin Read more